TANGERANG – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan peran strategis Kementerian Agama (Kemenag) sebagai "jembatan" dan "mediator" yang adil antara negara dan masyarakat sipil (civil society). Peran ini krusial untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah cepatnya dinamika sosial, tantangan modernitas, dan risiko polarisasi.
Sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian Agara RI, pesan kunci ini disampaikan Menteri Nasaruddin saat memberikan pidato utama (keynote speech) dalam Lokakarya Kementerian Agama bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan” di Serpong, Tangerang, Senin (15/12/2025). Lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag 2025.
“Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” ujar Menag.
Menurut Nasaruddin Umar, tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan. Jika negara terlalu dominan mengatur agama, otonomi agama bisa tergerus. Sebaliknya, jika agama terlalu jauh memengaruhi negara, risiko membawa Indonesia ke arah negara agama akan muncul.
“Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil,” tegasnya.
Menag berharap lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh agama, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, hingga pejabat Kemenag, ini dapat merumuskan arah dan target terukur Kemenag ke depan.
“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Tujuannya, agar semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Menag. “Kita harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag. Hasil rumusan hari ini akan kita tindak lanjuti dalam Rakernas besok.”
Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang semakin kompleks akibat adanya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini menuntut kehadiran negara yang proporsional dalam urusan keagamaan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.
“Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda,” kata Menag.
Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak menjadi alat legitimasi politik. Keseimbangan antara keberpihakan pada negara dan kepentingan umat harus terus dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara. “Kaki kita berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Jika keseimbangan ini hilang, kepercayaan masyarakat terhadap agama dan negara bisa melemah,” jelasnya.
Lokakarya ini diikuti oleh pejabat eselon I dan II Kemenag, Kepala Kanwil Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, serta pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, akademisi, dan budayawan. []
Bagikan artikel ini:








