Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional, Haedar Nashir

JAKARTA — Duka yang menyelimuti wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat terjangan banjir bandang serta tanah longsor dalam beberapa pekan terakhir mulai memasuki fase transisi yang krusial. Meski air perlahan surut dan denyut nadi ekonomi mulai berdetak di pusat-pusat kota, tantangan di lapangan nyatanya masih menyisakan beban berat yang melampaui sekadar pembersihan sisa lumpur.

Hingga 18 Desember 2025, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melukiskan skala kehancuran yang masif. Angka kematian telah melampaui 1.000 jiwa di tiga provinsi terdampak, dengan lebih dari 190 orang masih dinyatakan hilang. Di balik angka-angka tersebut, terdapat ratusan ribu pengungsi yang kini mulai menimbang langkah untuk kembali ke rumah yang mungkin tak lagi utuh.

Di Aceh, wilayah yang mencatat kerusakan paling parah, pemulihan berjalan lambat di area pedalaman. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat longsor membuat bantuan logistik sering kali terhambat sebelum sampai ke tangan warga. Padahal, pemulihan jaringan telekomunikasi telah mencapai 73 persen di Aceh dan hampir 99 persen di wilayah Sumatera lainnya, sebuah kontradiksi antara konektivitas digital dan aksesibilitas fisik.

Masalah kian pelik dengan munculnya ancaman kesehatan pascabencana. Laporan dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara menunjukkan lonjakan kasus demam, myalgia (nyeri otot), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga gangguan pencernaan. Kondisi sanitasi di pengungsian yang belum sepenuhnya ideal menjadi bom waktu yang harus segera dijinakkan oleh pemerintah dan lembaga kemanusiaan.

Debat Status Bencana

Di tengah upaya pemulihan ini, keputusan pemerintah pusat untuk tidak menetapkan status Bencana Nasional memicu diskursus publik. Pemerintah memilih mempertahankan status Darurat Bencana Wilayah, sebuah langkah yang dinilai sebagian kalangan masyarakat sipil tidak sebanding dengan skala korban jiwa yang mencapai ribuan.

Kekecewaan ini terasa kental di Aceh. Tekanan sosial meningkat seiring tuntutan akan respons yang lebih masif dan terpusat. Perdebatan administratif ini dikhawatirkan dapat memperlambat aliran bantuan dan koordinasi di lapangan jika tidak segera dicarikan titik tengahnya.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan perspektif yang menekankan pada aspek substansi ketimbang administratif. Baginya, keselamatan warga harus berada di atas perdebatan terminologi.

Haedar menegaskan dua poin krusial yang harus menjadi pegangan. Pertama, pemerintah dituntut untuk bekerja optimal dan cepat dalam menyelesaikan persoalan kedaruratan, terutama di kantong-kantong wilayah yang masih terisolasi.

Berita Terkait : Kader Nasyiah Kotim Bergabung dalam Tim Relawan KAWANMU untuk Rehabilitasi Psikososial Bencana Aceh–Sumatera

"Kegagalan menyediakan akses logistik, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar akan memperburuk keadaan masyarakat yang terdampak," ujarnya sebagaimana dikutip dari Republika.co.id.

Kedua, Haedar menyerukan soliditas kolektif. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan bencana bukan hanya diukur dari respons awal, melainkan dari kemampuan negara dan seluruh elemen bangsa—termasuk organisasi kemasyarakatan dan relawan—dalam memastikan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat kembali normal. Berlarut-larut dalam debat status, menurut Haedar, hanya akan mengalihkan fokus dari aksi nyata di lapangan.

Kini, fokus besar tertuju pada percepatan pembukaan jalur transportasi strategis dan rencana pemukiman kembali (relokasi) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Tantangan pemulihan ini memang berat, namun gerak cepat yang terkoordinasi antara kebijakan pemerintah dan ketangguhan lokal menjadi satu-satunya jalan keluar agar Sumatera tidak berlama-lama meratap di titik nadir.[]

Bagikan artikel ini: